Putusan MK Merubah UU Perkawinan Lahirkan Kontroversi

Jakarta [24/2]: Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan revolusioner pada Jumat 12 Februari 2012. MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan, yang awalnya hanya berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, diubah dengan tambahan “serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.

Keputusan ini memunculkan kontroversi dari berbagai pihak. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, melalui ketuanya Syamsuar Basyariah, meminta Mahkamah Konstitusi mengkaji ulang keputusan mengabulkan permohonan uji materil atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena diduga bisa menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Kepada Gatra News, Syamsuar juga berpandangan, walau jika dilihat dari sisi administrasi kenegaraan si anak berhak mendapat perdata, semisal pembuatan KTP, namun keputusan tersebut bertentangan dengan norma Islam dan administrasi negara tentang perkawinan.

Beda halnya dengan Menkum HAM, Amir Syamsuddin. Beliau sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak di luar nikah. Ia berpendapat putusan MK bijaksana. “Saya anggap itu suatu putusan yang sangat bijaksana,” kata Amir Syamsuddin kepada DetikNews usai acara pembukaan rapat kerja Pemasyarakatan 2012 di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2012).

Menurutnya, putusan MK sangat baik untuk diterapkan agar status anak-anak ini menjadi jelas dan perlindungan hukumnya terjamin. “Sehingga tidak ada orang yang dengan mudahnya mengingkari kewajibannya kepada anaknya, terutama mereka yang masih berada di bawah umur,” ujar Amir.

Kementerian agama merespon putusan MK tersebut langsung melakukan koordinasi internal pada hari Selasa kemarin (21/2). “Kita sudah melakukan kajian tentang implikasi hukum akibat putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materil atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 itu, atas saran bapak Wakil Menteri Agama”, demikian penjelasan Direktur Urusan Agama Islam (Urais), Ahmad Jauhari, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Jumat (24/2) pagi tadi.

“Memang belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Agama akan hal ini, tapi hasil kajian kami akan disampaikan ke pak Dirjen Bimas Islam dan mungkin diteruskan ke Menteri Agama”, ujarnya lebih lanjut. “Semuanya tergantung pada pimpinan [Menteri Agama, Red.], sejauhmana kepentingan pernyataan resmi tersebut”, tambahnya, seraya menyadari bagaimanapun diperlukan langkah taktis Kementerian Agama untuk menenangkan suasana di masyarakat akibat putusan MK tersebut. “Kita perlu mengundang para pakar yang kompeten untuk membicarakan persoalan yang cukup serius ini, sebelum memberikan pernyataan resmi”, usul pak Jauhari menutup pembicaraannya.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s