Perceraian Menurut UU Perkawinan

Angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara kelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan di UUP kan dijelaskan, yaitu:

1. karena kematian
2. karena perceraian
3. karena putusnya pengadilan

Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perceraian. UUP perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li’an, khuluk, fasikh dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2, dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan telebih dahulu di depan pengadilan. Karena pada dasarnya secara syar’i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Melalui mediasi tersebut, banyak permohonan talak yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU. Kedua, mungkin dari positanya obscuur atau kabur, dan antara posita dan petitumnya bertentangan. Misalnya, istri minta cerai, tetapi dia minta nafkah juga. Sedangkan dalam alasan perceraiannya, si istri menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa banyak hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar’i. Al-Qur’an selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi.

Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh UU Perkawinan yang pertama tentunya adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat. Atau dalam UU dikatakan disitu, bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkann pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan verstek. Selain itu, alasan cerai lainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena frigid atau impoten. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan satu alasan lagi, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama atau murtad. Dalam hal salah stau pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan Agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Setelah cerai, maka bagi istri berlaku masa tunggu (masa iddhah), yaitu selama tiga nulam sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka masa iddhah nya adalah sampai dia melahirkan. Masa idhah tersebut berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk kasus cerai talak, maka masa iddhah berlaku setelah permohonan talak suami dilegalkan oleh Pengadilan Agama.

Apabila masa iddhah telah lewat dan mantan suami istri ingin kembali rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk, namun harus dilihat jenis talaknya terlebih dahulu. Secara umum, talak artinya adalah kembali. Terdapat dua jenis talak, yaitu talak Ba’in dan talak Raj’i. Talak Raj’i adalah talak yang diucapkan oleh suami, dan apabila ingin rujuk dalam masa iddhah, maka tidak perlu ada akad nikah baru. Cukup adanya pernyataan dari pihak suami bahwa mereka sudah rujuk. Sedangkan untuk talak Ba’in, yaitu perceraian karena diajukan oleh sang istri. Talak Ba’in terdiri atas dua jenis, yaitu Ba’in Kubro dan Ba’in sugro. Talak Ba’in Kubro dapat diupayakan rujuk, namun harus melalui penghalalan (muhalil). Sedangkan untuk Ba’in Sugro terlepas dari adanya masa masa iddhah atau tidak, tetap harus melalui akad nikah untuk rujuk dan harus melewati prosesi pernikahan sebagaimana awal menikah dulu.

Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak. Sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat. Jadi sebenarnya ada dua jenis talak. Dari kedua talak ini, akan ada beberapa produk talak. Produk Cerai talak adalah Talak Raj’i, dimana untuk rujuk tidak harus melalui akad baru. Rujuk dalam Talak Raj’i cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan sang istri. Sedangkan produk cerai gugat adalah talak Ba’in, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam Talak Bail Kubro, terdapat Li’an dan dzihar. Li’an artinya adalah sumpah seorang suami dan istri bahwa satu sama lain telah berzina. Jadi, masing-masing pihak telah siap dengan konsekuensi dan azhab dari Allah, apabila memang benar mereka berbohong.

Sedangkan dzihar adalah tindakan suami yang mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Dalam syariat sama saja dengan mencampuri ibunya. Oleh karena itu, Li’an merupakan perbuatan yang harus diceraikan dengan talak Ba’in Kubro. Dalam hal muhalil, maka si muhalil wajib kumpul dengan istrinya tanpa basa basi. Muhalil tidak boleh disertai dengan mut’ah

Dalam hal sang istri ingin mengajukan gugatan, maka hal utama yang harus dipersiapkan oleh sang istri adalah surat gugatan. Sedangkan untuk cerai talak, kurang lebih sama. Namun yang perlu dipersiapkan oleh sang suami bukan gugatan, melainkan permohonan untuk melegalkan talak yang sudah terucap.

Alasan untuk mengajukan cerai talak dan cerai gugat kurang lebih sama. Hanya saja dalam cerai talak ada satu perbedaan, yaitu seorang istri yang nusyuz, artinya seorang istri yang tidak taat kepada suami.

Timbul suatu pertanyaan, mengapa apabila yang mengajukan cerai adalah perempuan, maka perempuan harus melewati masa iddhah dan membuat akad nikah baru. Hal ini berpulang bahwa awalnya cerai talak itu adalah hak dari laki-laki dalam artian suami mohon dilegalkan perceraiannya dengan alasan-alasan yang disampaikan sesuai dengan alasan hukum dan UU.

Apabila setelah bercerai baik suami maupun istri ingin rujuk kembali, maka peristiwa hukj tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya apabila para pihak memiliki perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA.

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhonah. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai? Apabila talak tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafkahi istri sampe masa iddhah nya selesai. Dalam hal talak, maka salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan mengenai hak haddhonah dan juga mengenai harta secara bersamaan.

Permasalahan unik lainnya dalam Pengadilan Agama adalah apabila pasangan suami sitri menikah secara Islam. Namun ditengah bahtera rumah tangga, mereka pindah agama. Beberapa tahun kemudian mereka bercerai. Kembali kepada UU Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan serta merujuk kembali pada UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diatur secara lex specialis bahwa pengadilan agama menyelesaikan menerima menyelesaikan dan memeriksa serta menyelesaikan perkara-perkara khususnya tentang masalah berkaitan perceraian yang dilakukan pernikahannya secara agama Islam. Sehingga walaupun di tengah perkawinan mereka telah pindah agama dan memutuskan untuk bercerai, maka perkara perceraian tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama sepanjang pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam.

Banyak pasangan yang membuat perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta. Biasanya masing-masing pihak baik istri maupun suami membuat perjanjian pranikah yang secara garis besar isinya adalah tidak adanya percampuran harta. Sehingga apabila mereka meutuskan untuk bercerai, maka baik istri maupun suami tetap berhak atas harta yang mereka peroleh selama perkawinan tanpa mengkhawatirkan adanya upaya pengambilalihan oleh pihak lain. Apabila mereka bercerai, maka perjanjian pranikah tersebut dapat langsung dieksekusi, yaitu setelah perkara percerain telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Delik tanggal 2 Juni 2003
Narasumber: Drs.H. Helmy Thohir
(Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)

Sumber:http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=219&tipe=kolom

About these ads

4 gagasan untuk “Perceraian Menurut UU Perkawinan”

  1. dalam al-quran ada beberapa kalimat yg intinya”terserah kamu mau berhubungan dengan gmn” kalo istri nga mau melayani dengan gaya kita apa hal tersebut bisa menjadi alasan cerai?
    kalau kalimat cerai itu hanya dalam pikiran hukumnya gmn? trims, salam kenal n mohon pencerahannya.

  2. To : Bpk Abu Mujahid

    ada kasus serius. pasangan suami istri sudah 9 tahun dengan satu anak usia 8 tahn. dalam perkawinan mereka si – istri tidak pernah dikasih nafkah (alasannya lakinya gajinya kecil). tidak hanya itu, suaminya agak sadis sama anaknya.

    suatu ketika anaknya tersebut dicekik lehernya. kemudian ibunya marah2. kejadianya sudah 5 tahun yang lalu. saat marah2 ibunya bilang, klo kamu galak sama anak pergi dari sini, klo kamu ngga pergi saya yg akan pergi!

    sampai hari ini, suaminya tdk pernah pulang, tapi sering sms dengan nada ngancam-ngancam. bahkan ancaman itu membuat takut istrinya. di sisi lain, selama itu suami tidak pernah kasih nafkah, padahal punya anak satu yang sudah sekolah.

    nah, sebenarnya perempuan ini ingin mengajukan cerai gugat karena sudah tidak betah dengan ancaman-ancaman suaminya. nah, pertanyaanya;
    1. apakah istri yg tdk diberi nafkah bisa mengajukan cerai gugat?
    2. ancaman-ancaman via sms apakah bisa sbg bukti kekerasan dlm rmh tangga?
    3. apakah suami yg masih sehat dan bisa bekerja tidak berkewajiban kasih nafkah, walaupun hanya sekedar untuk makan dan pakaian?
    4. jika mengajukan cerai gugat kira2 habis berapa biayanya, sementara perempuan tersebut hanya mengajar TK utk memenuhi kebutuhan hidup diri dan anaknya.

    NB: perempuan tersebut sudah benar-benar ingin cerai dari suaminya.

    mohon sekalian diberi rujukan UU dan landasan hukumnya. atas jawabannya diucapkan terimakasih.

  3. saya seorang suami yang digugat cerai oleh istri..yang saya bingung saya tidak termasuk golongan tukang mabuk..tukang main perempuan dan lain2..saya hanya lebih fokus bekerja dan tidak suka apabila bekerja istri saya selalu cemburu buta dengan lingkungan kerja saya…kemudian dalam kebingungan dgn alasan istri saya minta cerai saya berusaha mencari tahu alasannya dengan melihat status facebook dan BBM nya…ternyata ada indikasi istri saya sudah tidak cinta lagi sama saya dan memendam hasrat dengan laki2 lain meskipun ia tidak mau mengakuinya setelah saya coba tanyakan dan teus beralasan mslh anak (km sudah 7 tahun menikah dan belum punya anak) mslh nafkah, mslh egois saya, mslh perkataan dan perbuatan saya yang dia anggap menyakitinya dan segudang alasan lain…memang saya akui terkadang keinginan saya punya anak terkadang muncul dan saya jd agak kurang perhartian ke istri karna saya coba larikan perasaan tersebut dgn sibuk kerja tp ketika istri saya menyinggung sedikit tentang perubahan sikap saya dan mengarah kekecurigaan saya jd tersinggung dan emosi hingga mengeluarkan kata2 yang pelan tapi dalam yg menyinggung istri saya..setelah tersadar saya pun minta maaf..

    yang saya bingung dalam rumah tangga ini seakan2 hanya saya yg selalu berbuat yg menyakiti hatinya padahal sesama manusia biasa dia pun sering menyinggung perasaan saya namun saya coba maafkan..salah satu contoh saya merasa tidak dihargai dengan setiap keringat yang keluar dari tubuh saya dalam menafkahkan istri saya tp tidak dianggap dengan perkataannya yang bilang saya kerja doank tapi gak ada hasilnya…padahal kehidupan kami tidak kurang2 amat..km msh bs makan dan memiliki barang diluar kebutuhan pokok walau memang sesekali keuangan saya nol karna saya berprofesi sebagai pengusaha kecil

    dan istri saya meminta cerai disaat kondisi bisnis saya terpuruk dan saya sedang butuh2nya dukungan dia untuk menguatkan batin saya agar tetap tabah menghadapi cobaan ALLAH dalam kehidupan saya

    yang saya ingin tanyakan

    1. apa hukum istri yang meminta cerai kepada suami yang masih menafkahkan dan tidak membuat kesalahan fatal yang dilarang agama (contoh bukan pemabuk, penjudi, penjinah, dll)

    2. apa hukum bagi istri yang menyimpan perasaan kepada lelaki lain padahal dia msh status istri

    3. apa hukum bagi org tua istri yang mendukung permintaan cerai sang anak padahal org tuanya tahu si suami tidak melakukan kesalahan fatal yang dilarang agama

    4. apa anjuran hukum islam untuk saya sebagai suami dalam menanggapi masalah ini

    5. apa hukumnya dalam islam jika saya membuatkan surat gugat cerai yang istri saya minta padahal saya masih sangat sayang dan msh sangat ingin mempertahankan pernikahan ini dan perasaan saya sangat tersakiti dengan keinginan pisahnya, tetapi saya juga tidak ingin melihat istri saya tidak bahagia kalau tidak saya ceraikan (karna itu jg salah satu alasan dia ingin pisah karna ingin bahagia tanpa saya)

    mohon bimbingannya tindakan apa yang harus saya buat karna saya tidak tahu lagi bagaimana harus memberikan pengertian dan meyakinkan istri saya untuk tetap mempertahankan rumah tangga ini…hati saya benar2 hancur dan terheran2 dengan keadaan ini

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s